Showing posts with label lowongan kerja CPNS. Show all posts
Showing posts with label lowongan kerja CPNS. Show all posts

Saturday, 18 June 2016

Lowongan Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan CPNS Juli 2016 Seluruh Indonesia








lowongan kerja kementerian pendidikan dan kebudayaan - lowongancarikerja.com - Selamat pagi dan selamat datang di Bursa Kerja CPNS dan BUMN Terbaru Juni 2016. Pagi hari ini admin akan memberikan informasi lowongan kerja cpns. Lowongan kerja ini dari kementerian pendidikan dan kebudayaan. Sebelum admin akan memberikan informasi persyaratan persyaratannya ada baiknya admin akan memberikan sedikit sejarah dari kementerian pendidikan dan kebudayaan.

Kementerian pendidikan dan kebudayan atau yang disebut dengan kemendikbud merupakan kementerian di dalam pemerintah indonesia yang menyelenggarakan urusan dibidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan masyarakat serta pengelolaan kebudayaan.

Kementerian pendidikan dan kebudayaan bertanggung jawab kepada presiden dan pada tanggal 27 oktober 2014 kementerian pendidikan dan kebudayaan dipimpin oleh seorang menteri pendidikan dan kebudayaan.

Pada prakemerdekaan pendidikan bukan untuk mencerdaskan kaum pribumi, melainkan lebih pada kepentingan kolonial penjajah. Pada bagian ini, semangat menggeloraan ke-Indonesia-an begitu kental sebagai bagian dari membangun identitas diri sebagai bangsa merdeka. Karena itu tidaklah berlebihan jika instruksi menteri saat itu pun berkait dengan upaya memompa semangat perjuangan dengan mewajibkan bagi sekolah untuk mengibarkan sang merah putih setiap hari di halaman sekolah, menyanyikan lagu Indonesia Raya, hingga menghapuskan nyanyian Jepang Kimigayo.

Organisasi kementerian yang saat itu masih bernama Kementerian Pengajaran pun masih sangat sederhana. Tapi kesadaran untuk menyiapkan kurikulum sudah dilakukan. Menteri Pengajaran yang pertama dalam sejarah Republik Indonesia adalah Ki Hadjar Dewantara. Pada Kabinet Syahrir I, Menteri Pengajaran dipercayakan kepada Mr. Mulia. Mr. Mulia melakukan berbagai langkah seperti meneruskan kebijakan menteri sebelumnya di bidang kurikulum berwawasan kebangsaan, memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan, serta menambah jumlah pengajar.

Dapat dikatakan pada masa ini stabilitas politik menjadi sesuatu yang langka, demikian halnya dengan program yang bisa dijadikan tonggak, tidak bisa dideskripsikan dengan baik. Selama masa demokrasi liberal, sekitar sembilan tahun, telah terjadi tujuh kali pergantian kabinet. Kabinet Natsir yang terbentuk tanggal 6 September 1950, menunjuk Dr. Bahder Johan sebagai Menteri Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan (PP dan K). Mulai bulan April 1951 Kabinet Natsir digantikan Kabinet Sukiman yang menunjuk Mr. Wongsonegoro sebagai Menteri PP dan K. Selanjutnya Dr. Bahder Johan menjabat Menteri PP dan K sekali lagi, kemudian digantikan Mr. Mohammad Yamin, RM. Soewandi, Ki Sarino Mangunpranoto, dan Prof. Dr. Prijono.

Di bulan juni 2016 sampai dengan bulan juli 2016 kementerian pendidikan dan kebudayaan membuka lowongan kerja cpns dan memberikan kesempatan berkarir kepada anda untuk menjadi karyawan dengan posisi sebagai :

Guru SM-3T Pendidikan Menengah
Persyaratan :
- Warga Negara Indonesia dibuktikan dengan KTP / SIM yang masih berlaku.
- Sarjana dari program studi kependidikan minimal S-1 lulusan tiga tahun terakhir (2014, 2015, 2016) dari program studi terakreditasi minimal B yang sesuai dengan kebutuhan mata pelajaran dan atau bidang keahlian yang dibutuhkan; pas foto berwarna, soft copy ijazah dan transkrip nilai di up load bersama borang pendaftaran dari sistem informasi yang ada.
- Usia maksimum 27 tahun per 31 Desember 2016.
- IPK minimal 3.00 dan dibuktikan fotokopi transkrip nilai yang telah disahkan (legalisasi).
- Berbadan sehat dan dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari klinik terdaftar / Puskesmas.
- Bebas dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif (napza)dibuktikan dengan Surat Keterangan
- Bebas Narkoba (SKBN) serta Miras dari pejabat yang berwenang.
- Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dikeluarkan oleh Polres/Polresta.
- Belum menikah dan bersedia tidak menikah selama mengikuti Program SM-3T yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai 6000 rupiah.
- Belum pernah mengikuti program SM-3T pada tahun sebelumnya, dan sanggup mengikuti program PPG yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai.

Bukti persyaratan nomor 1) s.d. nomor 9) dibawa pada saat tes wawancara. Pada saat wawancara peserta juga diminta membawa contoh RPP yang dibuat sendiri (berdasar topik tertentu yang dipilih). Khusus lulusan tahun 2016 yang belum memiliki ijazah, dapat menggunakan Surat Keterangan Lulus (SKL) yang ditandatangani dan/atau diketahui Pembantu/Wakil Rektor Bidang Akademik, sedangkan ijazah dan transkrip nilai asli wajib ditunjukkan pada saat wawancara.

Program Studi yang dibutuhkan :

1. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
2. Pendidikan Sejarah
3. Pendidikan Ekonomi
4. Pendidikan Geografi
5. Pendidikan IPS
6. Pendidikan Sosiologi dan Antropologi
7. Pendidikan Bahasa Indonesia
8. Pendidikan Bahasa Inggris
9. Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi
10. Pendidikan Biologi
11. Pendidikan Matematika
12. Pendidikan Fisika
13. Pendidikan Kimia
14. Pendidikan IPA
15. Pendidikan Teknik Bangunan
16. Pendidikan Teknik Mesin
17. Pendidikan Teknik Otomotif
18. Pendidikan Teknik Elektro/Ketenagalistrikan
19. Pendidikan Teknik Elektronika
20. Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Tata Boga
21. Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Tata Busana
22. Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Tata Rias
23. Pendidikan Luar Biasa
24. Pendidikan Guru Sekolah Dasar
25. Pendidikan Guru Anak Usia Dini
26. Bimbingan dan Konseling
27. Pendidikan Seni Budaya (Drama, Tari, Musik)
28. Pendidikan Seni Rupa

Apabila anda ingin menjadi guru dari kementerian pendidikan dan kebudayaan dan sudah memenuhi kualifikasi dari lowongan kerja diatas maka anda dapat mendaftarkan diri melalui ONLINE

Pendaftaran dimulai 6 Juni 2016 pukul 07:00 WIB – 4 Juli 2016 pukul 23:59 WIB.
Rekrutmen Guru SM3T ini tidak dipungut biaya.
Setelah lulus program SM3T, peserta berpeluang besar menjadi CPNS.
Read More

Friday, 27 May 2016

Rekrutmen CPNS 2016 Kembali Dibuka








rekrutmen cpns 2016 kembali dibuka - lowongancarikerja.com - Selamat pagi dan selamat datang di Bursa Kerja CPNS dan BUMN Terbaru Juni 2016. Saat ini admin akan memberikan informasi kalau tahun ini yaitu pada tahun 2016 pemerintah indonesia akan membuka lowongan calon pegawai negeri sipil atau yang biasa kita kenal dengan CPNS. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan- RB) memastikan akan melakukan seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2016.

Deputi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kemenpan- RB Setiawan Wangsaatmadja mengatakan rekrutmen tahun ini diarahkan untuk mendukung program Nawacita. Nawacita itu sendiri terdiri atas program wajib, program prioritas dan program dukungan.

Lebih lanjut dijelaskan, terdapat empat kelompok SDM yang akan direkrut tahun ini. Pertama, untuk program wajib, meliputi kesehatan, pendidikan (guru dan dosen) dan penanggulangan kemiskinan. Kedua, program prioritas yaitu pembangunan infrastruktur, poros maritim, ketahanan energi dan ketahanan pangan.

Ketiga, tenaga penegak hukum dan terakhir SDM untuk program dukungan reformasi birokrasi. ”SDM pada dukungan Nawacita itu yang paling penting. Maka dari itu konsep SDM mulai sekarang harus sudah diperketat supaya arahnya betul. Bukan berarti kita mengunci formasi jabatan prioritas, tapi ini adalah yang kita lakukan dalam dua tahun ini,” kata Setiawan Wangsaatmadja di Jakarta.

Baca juga tahun 2016 pemerintah masih buka lowongan CPNS 2016

Iwan sapaan Setiawan mengungkapkan jabatan untuk program prioritas pembangunan ketahanan pangan meliputi 20 jabatan. Pada program penegak hukum ada 36 jabatan dan pembangunan dukungan reformasi birokrasi meliputi 52 jabatan. Selain seleksi jalur umum ini, sebelumnya penerimaan CPNS juga dilakukan melalui formasi khusus, yakni melalui jalur sekolah kedinasan.

Untuk sekolah kedinasan, sudah dilakukan pendaftaran di 7 sekolah ikatan dinas sejak Maret 2016. Ketujuh sekolah ikatan dinas itu adalah Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN, Akademi Imigrasi (AIM), Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN), Sekolah Tinggi Sandi Negara (STSN), Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS), Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (STMKG) ditambah formasi khusus CPNS untuk pemerintah daerah melalui Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD).

”Selain itu juga dari putra / putri terbaik, disabilitas, putra - putri yang memiliki prestasi olahraga internasional,” katanya. Dalam rangka seleksi CPNS 2016 ini, Kemenpan-RB meminta pimpinan instansi untuk melakukan koreksi atas usulan formasi CPNS tahun 2016.

Pasalnya sekitar 50 persen usulan tambahan formasi yang disampaikan melalui eformasi adalah untuk jabatan tenaga administrasi. ”Hal itu tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah. Pengadaan CPNS baru hanya untuk mendukung program Nawacita,” paparnya.

Pengamat kebijakan Universitas Padjadjaran Yogi Suprayogi Sugandi menilai tepat langkah untuk melakukan seleksi CPNS yang diarahkan sesuai dengan program kerja pemerintah saat ini. Pasalnya Indonesia tetap membutuhkan pegawai mengingat banyak yang akan pensiun.

”Indonesia akan mengalami pensiun di 2019. Kalau tidak ada rekrutmen bisa bahaya, terutama untuk pendidik dan pengajar,” katanya. Dia mengatakan seleksi yang menggunakan computer assisted test (CAT) tetap perlu dipertahankan.

Namun menurutnya Kemenpan-RB perlu menambahkan sistem baru dalam hal kompetensi bidang. ”Guru bukan hanya mengajar saja, tetapi juga harus kreatif dalam membuat kurikulum misalnya,” pungkasnya.

Informasi rekrutmen cpns 2016 ini dipersembahkan oleh www.lowongancarikerja.com

Sumber: http://economy.okezone.com/read/2016/04/27/320/1373855/rekrutmen-cpns-2016-kembali-dibuka
Read More

Monday, 16 November 2015

lowongan kerja CPNS DPD RI - Indonesia

lowongan kerja - lowongancarikerja.com - Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI merupakan lembaga tertinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang anggotanya merupakan perwakilan dari setiap provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum.

Dewan Perwakilan Daerah dibentuk pada tanggal 1 Oktober 2004 ketika itu cuma 128 anggota DPD yang terpilih untuk pertama kalinya dilantik dan diambil sumpahnya. Keberadaan lembaga seperti DPD yang mewakili daerah di parlemen nasional, sesungguhnya sudah terpikirkan dan dapat dilacak sejak sebelum masa kemerdekaan.

Gagasan-gagasan akan pentingnya keberadaan perwakilan daerah di parlemen, pada awalnya diakomodasi dalam konstitusi pertama Indonesia, UUD 1945 dengan konsep "utusan daerah" di dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat/MPR yang bersanding dengan "utusan golongan" dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).




DI bulan November 2015 membuka lowongan kerja dan kesempatan berkarir bagi putra - putri Indonesia tamatan S1, S2 dan S3 untuk menjadi karyawan dengan posisi sebagai dan baca juga lowongan kerja non CPNS Kementerian AGAMA

Staff Ahli Komite III DPD RI
Persyaratan Umum:

  1. Warga Negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia Berusia minimal 28 Tahun.
  2. Lulusan Perguruan  Tinggi Negeri, Perguruan Tinggi Swasta  atau Perguruan Tinggi Luar Negeri yang terakreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
  3. Berpendidikan Terakhir minimal S1 dengan pengalaman kerja minimal 10 Tahun atau strata 2 (S2) dengan pengalaman kerja minimal 5 tahun atau strata 3 (S3) dengan pengalaman kerja minimal  3 tahun.
  4. Dengan minimal IPK 3,00 untuk lulusan Perguruan Tinggi Negeri atau minimal IPK 3,25 untuk lulusan Perguruan Tinggi Swasta.
  5. Menguasai bahasa Indonesia dengan baik (lisan atau tulisan).
  6. Menguasai bahasa inggris dengan baik (lisan atau  tulisan) dan memiliki nilai minimal TOEFL 450 yang ditunjukkan dengan hasil tes TOEFL (sertifikat yang dikeluarkan dari institusi resmi) maksimal 1 (satu) tahun terakhir..
  7. Dapat mengoperasionalkan komputer (aplikasi office, Internet).
  8. Sehat jasmani dan rohani serta bebas dari narkoba, dibuktikan dengan surat keterangan dari rumah sakit pemerintah/swasta.
  9. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
  10. Membuat pernyataan di atas meterai bersedia menjalankan kewajiban dan memperoleh hak bagi staf ahli Komite sebagaimana di atur dalam surat Keputusan Sekretaris Jenderal DPD RI.
  11. Mengikuti proses  assessment yang dilakukan oleh Komite III DPD RI.
  12. Berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Persyaratan Khusus

  • Calon Staf Ahli Komite III DPD RI harus mempunyai kemampuan substansial untuk menganalisis suatu permasalahan yang berkaitan dengan lingkup tugas Komite III DPD RI, yaitu :
  1. Pendidikan
  2. Agama
  3. Kebudayaan
  4. Kesehatan
  5. Pariwisata
  6. Pemuda dan Olah Raga
  7. Kesejahteraan Sosial
  8. Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak
  9. Tenaga kerja dan Transmigrasi
  10. Ekonomi Kreatif
  11. Adminsistrasi Kependudukan / Pencatatan Sipil
  12. Pengendalian Penduduk/ Keluarga Berencana dan Perpustakaan.
  13. Kemampuan analisis terhadap keputusan/produk yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat dan daerah sesuai dengan lingkup tugas Komite III DPD RI.
  14. Mengidentifikasi, memahami dan menganalisa isu-isu kedaerahan yang berkembang menjadi isu nasional sesuai dengan lingkup tugas Komite III DPD RI.
  15. Dapat menyampaikan telaah/hasil kajian mengenai kebijakan/permasalahan yang sedang berkembang sesuai dengan lingkup tugas Komite III DPD RI.
  16. Kemampuan analisis terhadap pelaksanaan fungsi dan tugas DPD RI secara umum.

Mekanisme Rekruitmen
  1. Daftar riwayat hidup ditandatangani oleh yang bersangkutan.
  2. Foto copy ijazah yang telah dilegalisir (dengan keterangan) dari Universitas atau Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
  3. Foto copy transkrip nilai yang telah dilegalisir.
  4. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
  5. Tanda bukti berbadan sehat dan surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit pemerintah/swasta.
  6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk.
  7. Pas foto 4 x 6 = 3 lembar, berwarna dengan latar belakang merah.
  8. Pas foto 2 x 3 = 3 lembar, berwarna dengan latar belakang merah.
  9. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
  10. Surat pernyataan yang ditandatangani diatas materai sebagaimana dimaksud dalam persyaratan umum staf ahli Komite III DPD RI.
  11. Proses seleksi (assessment) calon Staf Ahli dilakukan oleh Komite III DPD RI sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan oleh Komite III DPD RI.
  12. Calon staf ahli terpilih, oleh Komite III DPD RI ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Jenderal DPD RI.
  13. Pengangkatan staf ahli yang telah ditetapkan oleh Keputusan Sekretaris Jenderal DPD RI tersebut berlaku untuk satu tahun anggaran, kecuali apabila diberhentikan berdasarkan rekomendasi Komite III.
Jika ingin menjadi karyawan CPNS DPD RI dan memenuhi persyaratan lowongan kerja diatas maka dapat mengantarkan ke alamat:

Sekretaris Jenderal DPD RI
Up. Sekretariat Komite III DPD RI
Jl. Jenderal Gatot Subroto No 6
Jakarta Pusat 10270

Pendaftaran paling lambat tanggal 30 November 2015
Read More

Monday, 2 November 2015

lowongan kerja CPNS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Indonesia

lowongan kerja - lowongancarikerja.com - Pengelolaan dan pembangunan lingkungan hidup di Indonesia relatif belum lama dan baru dirintis menjelang Pelita III. Tetapi dalam waktu yang pendek itu Indonesia telah banyak berbuat untuk mulai mengelola lingkungan hidupnya dan hasil utama dari pengembangan lingkungan hidup ini nampak pada munculnya kesadaran dan kepedulian di kalangan masyarakat yaitu nampak dalam peningkatan upaya swadaya masyarakat seperti tercermin dalam kegiatan nyata dan keterlibatan masyarakat umum dalam memecahkan masalah pencemaran di daerah. Padahal, 20 tahun sebelumnya, istilah lingkungan hidup itu sendiri belum begitu dikenal.

Konsep dan kebijakan lingkungan hidup selama Pembangunan Jangka Panjang (PJP) pertama mengalami perkembangan yang sangat berarti. Selama Pelita III bidang lingkungan hidup ditangani oleh Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup (Men-PPLH) dengan prioritas pada peletakan dasar-dasar kebijaksanaan “membangun tanpa merusak”, dengan tujuan agar lingkungan dan pembangunan tidak saling dipertentangkan.

Pada Pelita IV, bidang lingkungan hidup berada di bawah Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup (Men-KLH), dengan prioritas pada keserasian antara kependudukan dan lingkungan hidup. Pada Pelita V kebijaksanaan lingkungan hidup sebelumnya disempurnakan dengan mempertimbangkan keterkaitan tiga unsur, antara kependudukan, lingkungan hidup dan pembangunan guna mewujudkan konsep pembangunan berkelanjutan. Pembangunan hanya terlanjutkan dari generasi ke generasi apabila kebijaksanaan dalam menangani tiga bidang tersebut selalu dilakukan secara serasi menuju satu tujuan. Bila lingkungan dan sumber daya alam tidak mendukung penduduk dan menunjang sumber daya manusia atau sebaliknya, maka pembangunan mungkin saja dapat berjalan, namun dengan risiko timbulnya ancaman pada kualitas dan daya dukung lingkungan. Kebijaksanaan dasar yang bertumpu pada pembangunan berkelanjutan ini akan tetap menjadi pegangan dalam pengelolaan lingkungan hidup pada Pelita VI dan pelita-pelita selanjutnya.

Pada pelita VI, bidang lingkungan hidup secara kelembagaan terpisah dari bidang kependudukan dan berada di bawah Menteri Negara Lingkungan Hidup (Men-LH). Lingkungan hidup dirasakan perlu ditangani secara lebih fokus sehubungan dengan semakin luas, dalam dan kompleksnya tantangan pada era industrialisasi dan era informasi dalam PJP Kedua (yang dimulai pada Pelita VI). Lintas sejarah perkembangan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia diuraikan menjadi tiga babak, yakni masa tumbuhnya Arus Global 1972, munculnya Komitmen Internasional, dan Komitmen Nasional dalam pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, serta Pasca Reformasi.






Di bulan November 2015 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kembali membuka penerimaan tenaga pegawai Bakti Rimbawan 2015 tingkat terampil dan ahli yang khususnya pembangunan kehutanan melalui lowongan kerja CPNS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan posisi sebagai berikut:



Persyaratan

  • Warga Negara Indonesia (WNI)
  • Memenuhi persyaratan umur sebagai berikut:


  1. Lulusan SMK Kompetensi Keahlian Kehutanan fresh graduate maksimal 24 tahun terhitung pada tanggal 1 Oktober 2015 (kelahiran per 1 Oktober 1991 dan sesudahnya).
  2. Lulusan D3 Kehutanan fresh graduate maksimal 26 tahun (kelahiran per 1 Oktober 1989 dan sesudahnya).
  3. Lulusan Sarjana Kehutanan dan yang serumpun fresh graduate maksimal 30 tahun terhitung pada tanggal 1 Oktober 2015 (kelahiran per 1 Oktober 1985 dan sesudahnya).
  4. Khusus Lulusan Sarjana Ex. Basarhut/Bakti Rimbawan minimal masa kerja 20 bulan, maksimal 35 tahun terhitung pada tanggal 1 Oktober 2015 (kelahiran per 1 Oktober 1980 dan sesudahnya).
  5. Khusus tenaga Petugas Lapangan Gerhan (PLG) dan Petugas Lapangan Kebun Bibit Rakyat (PLKBR) maksimal 40 tahun terhitung pada tanggal 1 Oktober 2015 (kelahiran per 1 Oktober 1975 dan sesudahnya).


  • Siap ditempatkan di seluruh Wilayah Indonesia/NKRI pada tingkat tapak (kecamatan dan desa)

Tata Cara Pendaftaran
  • Pelamar wajib memiliki alamat email yang aktif untuk mengikuti proses seleksi Bakti Rimbawan.
  • Pelamar harus melakukan pendaftaran secara online di alamat dan mengikuti tata cara pendaftaran di portal pendaftaran.
  • Pada saat pendaftaran secara online, pelamar harus membaca dengan cermat petunjuk pendaftaran online dan mengunggah (upload) berkas digital (hasil scan) yang disimpan ke dalam 1 (satu) file berbentuk PDF berukuran maksimal sebesar 600 kilobyte (KB) dengan urutan sebagai berikut:
  1. KTP.
  2. Ijazah yang digunakan sebagai dasar pelamaran.
  3. Transkip Nilai yang digunakan sebagai dasar pelamaran.
  4. Status akreditas Perguruan Tinggi pada kualifikasi pendidikan yang dilamar (khusus pelamar S1).
  5. Surat Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM (Khusus Ex. Basarhut/Bakti Rimbawan dengan minimal masa kerja 20 bulan).
  6. Surat Keputusan (SK) Petugas Lapangan Gerhan (PLG) dan Petugas Lapangan Kebun Bibit Rakyat (PLKBR) (Khusus PLG dan PLKBR).
  • Pelamar dapat mendaftar pada tiga lokasi penempatan yang berbeda;
  • Pelamar yang telah melakukan pendaftaran secara online agar mengunduh /download dan mencetak formulir pendaftaran online sebagai bukti pendaftaran dan mengirimkan berkas lamaran dan berkas lamaran terdiri dari:
  1. Print Out formulir Pendaftaran online.
  2. Surat permohonan untuk menjadi tenaga kerja bakti rimbawan.
  3. Pas photo ukuran 4 x 6 berwarna berlatar belakang merah (untuk pria) dan berlatar belakang biru (untuk wanita) sebanyak 4 lembar.
  4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku.
  5. Fotocopy Ijazah terakhir yang telah dilegalisir.
  6. Fotocopy Transkrip nilai akademik terakhir yang telah dilegalisir.
  7. Fotocopy legalisir Surat Keterangan Sehat dan tidak hamil dari dokter.
  8. Fotocopy legalisir Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
  9. Fotocopy Sampul/lembar judul tulisan ilmiah yang dipublikasikan (jurnal/media massa/media elektronik) sesuai dengan yang dicantumkan dalam formulir pendaftaran online.
  10. Fotocopy Sertifikat sesuai dengan yang dicantumkan dalam formulir pendaftaran online.
  11. Fotocopy Surat keterangan/piagam yang membuktikan keikutsertaan dalam organisasi sesuai dengan yang dicantumkan dalam formulir pendaftaran online.
  12. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM (Khusus tenaga Ex. Basarhut/Bakti Rimbawan minimal masa kerja 20 bulan).
  13. Fotocopy Surat Keputusan (SK) Petugas Lapangan Gerhan (PLG) dan Petugas Lapangan Kebun Bibit Rakyat (PLKBR) sesuai dengan yang dicantumkan dalam formulir pendaftaran online.
  14. Surat Keterangan pernah Bekerja/Magang/Penelitian; o. Surat Pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI (bermaterai).
  • Untuk perlindungan kesehatan bagi pelamar perempuan tidak sedang mengandung dan bersedia menunda kehamilan selama masa kontrak, dinyatakan dengan surat keterangan dokter yang menyatakan tidak dalam kondisi mengandung (hamil) dan surat pernyataan pelamar (bermaterai).
  • Berkas lamaran disusun sesuai urutan di atas kemudian dimasukkan dalam Stop Map, dengan ketentuan Warna merah untuk pelamar S-1, Warna hijau untuk pelamar SMK, Warna kuning untuk Ex. Basarhut/Bakti Rimbawan, dan Warna biru untuk pelamar PLG dan PLKBR di luar stop map tertulis:
  1. Nomor registrasi
  2. Nama
  3. Kualifikasi pendidikan
  4. Kode jabatan yang dipilih
  5. Pilihan Pertama (Penempatan – Kode Jabatan)
  6. Pilihan Kedua (Penempatan – Kode Jabatan)
  7. Pilihan Ketiga (Penempatan – Kode Jabatan)

Berkas lamaran dimasukan kedalam amplop coklat tertutup dan dikirim melalui POS atau jasa pengiriman lainnya kepada:

Panitia Seleksi Bakti Rimbawan Tahun 2015
Gedung Manggala Wanabakti Blok VII Lantai 12
Jl. Gatot Subroto Jakarta Pusat 10270

Berkas diterima mulai tanggal 27 Oktober 2015 sampai tanggal 23 Nopember 2015

Berkas lamaran yang sudah dikirim sebelum dibukanya pendaftaran secara resmi, maka dianggap tidak berlaku (harus dikirim ulang).

NB: Panitia Tidak Menerima Berkas Secara Langsung

Seleksi
  • Tahap seleksi Bakti Rimbawan Tahun 2015 terdiri dari 2 tahap dengan sistem gugur yang meliputi:
  1. Seleksi administrasi dan verifikasi berkas.
  2. Seleksi wawancara.

  • Tempat dan waktu seleksi wawancara
  1. Bagi pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dan verifikasi berkas akan diumumkan di website untuk mengikuti tes seleksi wawancara di Ibukota Provinsi.
Pengumuman hasil seleksi pada tiap tahapan akan diumumkan melalui WEBSITE

  • Lain-lain
  1. Panitia seleksi Bakti Rimbawan berhak menyatakan seseorang calon tidak diterima /dibatalkan/digugurkan menjadi Bakti Rimbawan walaupun telah lulus Tes, apabila di kemudian hari diketahui bahwa terdapat persyaratan yang ternyata tidak benar/ tidak sah.
  2. Berkas pelamar yang masuk ke Panitia menjadi arsip Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan tidak dapat diminta kembali oleh pelamar.
  3. Seluruh tahapan seleksi Bakti Rimbawan TIDAK DIKENAKAN BIAYA ATAU PUNGUTAN DALAM BENTUK APAPUN.
  4. Panitia seleksi Bakti Rimbawan TIDAK BERTANGGUNG JAWAB atas segala pungutan atau tawaran apapun oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau Panitia.

PENUTUP
Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui pelamar Bakti Rimbawan di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

          
                                               Ini Contoh Penulisan Di Stopmap
Read More